Sukses Bentuk Posbankum di Seluruh Kelurahan, Wali Kota Jambi Terima Penghargaan dari Kemenkum RI

KomdigiMedia.com, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia atas dedikasinya mendukung pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 68 kelurahan se-Kota Jambi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Hukum RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., dalam rangkaian peresmian 1.585 Posbankum tingkat desa dan kelurahan se-Provinsi Jambi di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (28/04/2026).

Menteri Supratman menyatakan bahwa langkah ini bertujuan untuk memperkuat akses keadilan hingga tingkat akar rumput, sehingga masyarakat dapat menyelesaikan perkara perdata maupun pidana secara kekeluargaan.

“Kita ingin akses keadilan hadir untuk semua tanpa harus jauh-jauh mencari bantuan hukum,” ujar Supratman. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan organisasi bantuan hukum. Saat ini, pemerintah tengah mendorong penguatan peran paralegal di setiap desa melalui pelatihan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Maulana mengungkapkan rasa syukurnya karena Kota Jambi menjadi wilayah pertama di Provinsi Jambi yang seluruh kelurahannya telah memiliki Posbankum.

“Alhamdulillah, dari 68 kelurahan, sebanyak 20 kelurahan telah mengikuti lomba tingkat nasional. Perwakilan kita, Bapak Ubaidillah, bahkan berhasil meraih kemenangan di tingkat nasional,” ungkap Maulana.

Maulana berharap keberadaan Posbankum ini memungkinkan warga memperoleh konsultasi dan pendampingan hukum gratis. Ia menambahkan bahwa para lurah juga telah dibekali kemampuan sebagai non-litigation peacemaker untuk menyelesaikan masalah hukum di tingkat bawah.

Gubernur Jambi, Al Haris, turut menyambut positif capaian ini. Menurutnya, keberadaan Posbankum sangat krusial bagi stabilitas keamanan daerah.

“Banyak persoalan kecil di desa yang jika tidak segera diselesaikan bisa menjadi konflik besar. Dengan Posbankum, masalah selesai di bawah tanpa harus berlanjut ke ranah hukum yang lebih tinggi,” pungkas Al Haris. (Amel)