KomdigiMedia.com, Banda Aceh – Sosiolog sekaligus Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof. Humam Hamid, mengingatkan Pemerintah Pusat untuk waspada terhadap gejolak ekonomi global. Ia menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar berani mengambil keputusan tidak populer, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika kondisi fiskal negara semakin terancam.

Dalam diskusi Podcast Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026), Prof Humam menekankan bahwa stabilitas bangsa harus diutamakan di atas popularitas politik.

“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya, tiba-tiba MBG dihentikan demi menyelamatkan negara,” tegas Prof Humam.

Analisis Prof Humam didasari atas tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Saat ini, harga minyak dunia telah menyentuh angka 100 dolar AS per barel, jauh melampaui asumsi awal APBN yang hanya dipatok sebesar 70 dolar AS per barel.

Kondisi ini diperparah dengan melemahnya kinerja ekspor Indonesia, terutama ke mitra dagang utama seperti China. “Artinya Indonesia harus membayar lebih untuk minyak, sementara uang masuk dari ekspor mengecil. Ini situasi serius,” ujarnya, (30/3).

Ia juga berkaca pada sejarah tahun 1998, di mana krisis ekonomi menjadi pemicu utama runtuhnya stabilitas politik nasional. “Dulu Pak Harto jatuh karena krisis ekonomi dan harga bahan pokok. Penyakit itu bisa datang lagi jika kita tidak hati-hati,” tambahnya.

Meskipun konflik global terjadi jauh dari tanah air, Prof Humam menilai dampaknya sudah mulai mencekik masyarakat di daerah, termasuk Aceh. Kenaikan biaya energi dipastikan akan memicu inflasi pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok.

Sektor perikanan dan pertanian menjadi yang paling rentan. Nelayan terancam tidak bisa melaut akibat lonjakan harga solar, sementara petani akan terbebani biaya operasional yang tinggi.

Baca juga :  Tradisi Mudik: 'Booster' Ekonomi Tanpa Birokrasi Bagi Sumatera Barat

“Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang merasakan sakitnya. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan rakyat tidak menjadi terlalu berat,” kata Prof Humam.

Untuk menjaga ketahanan ekonomi di tingkat lokal, Prof Humam mendorong Pemerintah Aceh melakukan langkah-langkah strategis:

  • Program Padat Karya: Mengutamakan skema kerja padat karya, misalnya dalam penanganan banjir, agar terjadi perputaran uang langsung di masyarakat.
  • Jaminan Distribusi Pupuk: Memastikan stok pupuk subsidi sampai ke tangan petani tepat waktu di tengah kesulitan ekonomi.
  • Kebijakan Terukur: Meminta pemerintah daerah tidak “ugal-ugalan” dalam mengambil kebijakan yang dapat menambah beban rakyat.

Sebagaimana diketahui, konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel telah mengganggu jalur distribusi energi dunia di Selat Hormuz dan Laut Merah, yang memicu ketidakpastian ekonomi di berbagai belahan dunia. (Amel)