KomdigiMedia.com, Jakarta – Mayoritas ekonom di Indonesia meyakini bahwa kondisi perekonomian nasional saat ini tengah mengalami stagnasi bahkan cenderung memburuk. Berdasarkan survei terbaru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) untuk paruh pertama tahun 2026, tekanan inflasi menjadi kekhawatiran utama yang menghambat pertumbuhan.

Survei yang melibatkan 85 ekonom tersebut menunjukkan bahwa 48% responden percaya situasi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan kuartal sebelumnya. Sementara itu, 38% responden melihat tidak ada perubahan atau tetap stagnan, dan hanya 14% yang optimis bahwa kondisi telah membaik.

“Secara keseluruhan, survei menunjukkan pandangan hati-hati di kalangan ahli. Sebagian besar responden percaya perekonomian memburuk atau tetap stagnan, dengan kekhawatiran yang meningkat terhadap tekanan inflasi,” tulis laporan tersebut, (16/3).

Tekanan Harga Pangan dan Energi

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi bulanan pada Februari 2026 mencapai 0,68%, dengan inflasi tahunan berada di angka 4,76%. Kenaikan biaya pangan menjadi pendorong utama tekanan harga ini. Kondisi tersebut diperparah oleh kenaikan biaya energi global yang mulai mengikis daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah.

Ekonom Rahma Gafmi mengungkapkan bahwa kendala serius muncul dari melambatnya pertumbuhan upah dan pasar tenaga kerja yang semakin ketat. Selain itu, muncul sinyal keinginan pemerintah untuk meminimalkan peran sektor swasta, yang dikhawatirkan dapat memperburuk iklim investasi.

Rekomendasi Kebijakan: “Perbaiki Kapal”

Menanggapi tantangan tersebut, Rahma Gafmi menekankan bahwa masalah utama saat ini adalah hambatan struktural yang telah berlangsung selama 18 bulan terakhir. Ia mengibaratkan kondisi saat ini bukan lagi sekadar menunggu badai berlalu, melainkan harus segera “memperbaiki kapal” agar ekonomi dapat bergerak lebih cepat.

Untuk menjaga stabilitas, Rahma memberikan tiga rekomendasi kebijakan utama:

  • Tunda Kenaikan PPN: Menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna mencegah penurunan lebih dalam pada pengeluaran rumah tangga.
  • Intervensi Biaya Logistik: Pemerintah diminta turun tangan menekan biaya pelabuhan dan transportasi guna mengimbangi lonjakan harga energi global.
  • Relaksasi Kredit Manufaktur: Mendorong Bank Indonesia dan OJK untuk melonggarkan persyaratan pinjaman bagi perusahaan manufaktur orientasi ekspor serta UMKM yang terlibat dalam substitusi impor.
Baca juga :  Mendagri Instruksikan Pemda Percepat Realisasi APBD Demi Putar Roda Ekonomi

Terakhir, pemerintah diingatkan untuk menjaga kepercayaan pasar melalui komunikasi kebijakan yang konsisten. “Ketidakpastian arah fiskal seringkali lebih menakutkan bagi investor daripada besarnya defisit anggaran itu sendiri,” tutup Rahma. (Amel)