KomdigiMedia.com, Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua resmi mempercepat digitalisasi transaksi daerah. Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat pengendalian inflasi di Bumi Cenderawasih.
Sinergi tersebut dikukuhkan melalui High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Jayapura, Rabu (11/3/2026).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua, Warsono, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi forum krusial untuk mengoordinasikan langkah-langkah pengendalian harga di pasar.
“Kami mengapresiasi kinerja TPID dan TP2DD di wilayah Papua serta Daerah Otonom Baru (DOB) yang terus bersinergi menjaga stabilitas harga dan mempercepat digitalisasi transaksi,” ujar Warsono.
Transparansi Lewat Elektronifikasi
Senada dengan hal tersebut, Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri menyatakan komitmennya untuk memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tujuannya adalah menciptakan tata kelola keuangan yang lebih efisien dan transparan.
Salah satu fokus utamanya adalah optimalisasi penagihan pajak, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kami juga mendorong kolaborasi dengan Bank Papua dalam penyediaan kanal pembayaran pajak berbasis digital serta memperluas penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),” jelas Fakhiri.
Gubernur berharap, migrasi ke sistem digital ini tidak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Papua secara luas. (Amel)
Leave a Reply