KomdigiMedia.com, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., memberikan jawaban tegas atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Jambi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Swarna Bumi, Senin (06/04/2026), Maulana memaparkan capaian signifikan sekaligus strategi menghadapi tantangan ekonomi dan infrastruktur kota.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly, S.E., ini menjadi momentum bagi eksekutif untuk mengklarifikasi berbagai isu strategis, mulai dari inflasi, optimalisasi PAD, hingga persoalan sampah yang menjadi sorotan legislatif.
Salah satu poin krusial yang mendapat apresiasi adalah keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dalam mengelola keuangan daerah. Maulana mengungkapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi berhasil menembus angka di atas Rp2 triliun.
“Kami menerapkan kebijakan relaksasi pajak untuk UMKM, penurunan BPHTB, hingga sistem cicilan bagi tunggakan PBB. Sentuhan kebijakan ini terbukti efektif meningkatkan PAD tanpa harus membebani masyarakat dan pelaku usaha,” ujar Maulana di hadapan anggota dewan dan unsur Forkopimda.
Menanggapi catatan fraksi mengenai inflasi, Wali Kota menjelaskan bahwa ketersediaan pangan menjadi prioritas, terutama dengan beroperasinya 41 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang meningkatkan permintaan bahan baku.
“Kami telah membentuk tim percepatan rantai pasok MBG di bawah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) untuk memastikan fluktuasi harga tetap terkendali,” tambahnya.
Terkait persoalan sampah yang terus meningkat akibat perubahan gaya hidup, Pemkot Jambi mengedepankan program Kampung Bahagia. Melalui alokasi dana Rp100 juta per RT, pemerintah melakukan pengadaan gerobak motor untuk memastikan sampah terangkut dari sumbernya.
“Kita mulai berbasis lingkungan agar tidak ada lagi TPS liar. Setelah sosialisasi dan sarana terpenuhi, ke depan kita akan masuk ke tahap penegakan Perda secara tegas bagi pelanggar,” tegasnya.
Menutup jawabannya, Maulana menegaskan bahwa kritik dan saran dari seluruh fraksi merupakan bagian penting dari evaluasi kinerja pemerintah. Ia menilai dinamika yang terjadi di ruang sidang adalah bentuk kolaborasi yang sehat demi kemajuan Kota Jambi.
“Setiap kritik bertujuan untuk membangun. Ini adalah kolaborasi baik antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan di jalur yang tepat,” pungkas Maulana. (Amel)
Leave a Reply