Komdigi.co, Banda Aceh, 26 Desember 2025 — Aktivis sosial-politik muda Aceh sekaligus Wakil Sekretaris Umum PKS Aceh, Ahmad Abdullah Rahil, menyuarakan kritik tajam terkait lambatnya respons pemerintah pusat dalam menetapkan status darurat bencana di Aceh.

Menurut Rahil, dampak bencana yang kian meluas telah melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat, sementara pemerintah daerah terbentur keterbatasan fiskal yang akut.

Kebijakan Setengah Hati di Tengah Krisis

Rahil menekankan bahwa tanpa intervensi regulasi yang kuat dari Jakarta, penanganan di lapangan tidak akan pernah maksimal.

“Bencana ini skalanya tidak kecil. Jika tidak ada komitmen tertulis—baik melalui Keppres atau penetapan status darurat—penanganannya akan selalu setengah-setengah,” tegas Rahil.

Ia menilai kemampuan ekonomi Pemerintah Aceh saat ini mustahil mampu menanggung beban kerusakan infrastruktur dan pemulihan ekonomi masyarakat tanpa dukungan penuh dari pusat.

Menyoroti Bentrokan Warga dan Aparat

Keresahan masyarakat mencapai puncaknya menyusul insiden viral yang memperlihatkan ketegangan antara warga dengan aparat keamanan. Rahil sangat menyayangkan adanya aparat yang membawa senjata laras panjang saat menghadapi warga yang tengah menagih haknya.

  • Risiko Luka Lama: Pendekatan keamanan di wilayah pasca-konflik seperti Aceh dinilai sangat sensitif.
  • Posisi Aparat: Tanpa kejelasan kebijakan dari negara, aparat berada di posisi rawan karena harus berhadapan langsung dengan rakyat yang sedang frustrasi.
  • Alarm bagi Presiden: Rahil mengingatkan agar Presiden Prabowo tidak membiarkan kesan bahwa negara “absen” dan membiarkan rakyat berbenturan dengan aparat.

“Jangan sampai rakyat yang tertimpa bencana justru merasa sedang berhadapan dengan negara. Ini berbahaya bagi kepercayaan publik dan berisiko membuka kembali luka lama dalam relasi Aceh dan Jakarta,” tambahnya.

Butuh Keputusan, Bukan Sekadar Simbol

Sebagai aktivis yang terjun langsung ke lokasi sejak hari pertama, Rahil menyaksikan sendiri betapa lelahnya warga menghadapi ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh hanya bersifat simbolis.

Baca juga :  1.909 PPPK dan CPNS Kota Jambi Dilantik, Hujan Tak Padamkan Semangat

Poin Utama Desakan Rahil:

  • Keputusan Tegas: Segera terbitkan payung hukum darurat bencana untuk mobilisasi sumber daya pusat.
  • Pendekatan Humanis: Hentikan pendekatan keamanan yang provokatif dalam menangani protes warga.
  • Keadilan Fiskal: Berikan dukungan anggaran yang konkret untuk pemulihan infrastruktur dan sosial-ekonomi Aceh.

“Negara harus hadir sepenuhnya. Untuk rakyatnya, dan juga untuk aparatnya. Penanganan bencana ini harus berjalan adil, manusiawi, dan bermartabat,” tutupnya. (Kjp)