KomdigiMedia.com, Jambi – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., bersama Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., mendampingi kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Drs. H. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), ke Provinsi Jambi pada Jumat (05/06/2026). Kunjungan ini berfokus pada peninjauan Sekolah Rakyat (SR) Sentra Alyatama Jambi serta progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat Kota Jambi di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo.

​Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendaftaran siswa didasarkan pada tingkat kesejahteraan sosial keluarga, bukan melalui seleksi akademik.

​”Sekolah Rakyat ini untuk keluarga-keluarga paling tidak mampu. Anak-anak mereka diberi kesempatan memperoleh pendidikan dalam lingkungan yang berkualitas. Ini adalah hadiah dari Bapak Presiden Prabowo bagi mereka keluarga yang belum beruntung agar anaknya bisa menimba ilmu pendidikan yang baik,” ujar Gus Ipul.

Terapkan Sistem Asrama 24 Jam Gratis

​Sekolah Rakyat mengusung konsep sekolah berasrama (boarding school). Melalui sistem ini, seluruh siswa mendapatkan pendampingan penuh selama 24 jam serta ditunjang fasilitas belajar yang lengkap untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA.

​Program yang sudah dimulai sejak 14 Juli 2025 ini telah beroperasi di 166 titik di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gus Ipul juga mengapresiasi perkembangan positif para siswa di Jambi yang telah mengikuti pembelajaran selama 10 bulan di lokasi sementara.

​”Saya gembira, anak-anak kita terlihat makin percaya diri. Pertumbuhan fisiknya juga cukup bagus, makin sehat, lebih disiplin, dan semakin betah mengikuti proses pembelajaran,” tambahnya.

Progres Fisik Sudah 70 Persen, Target Rampung Juni 2026

Baca juga :  Demi Kota Lebih Rapi, Walikota Maulana Pelajari Keberhasilan Yogyakarta Atur PKL

​Pembangunan fisik gedung Sekolah Rakyat di Bagan Pete saat ini dilaporkan telah berjalan 70 persen dan ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026.

​Fasilitas baru ini nantinya diproyeksikan mampu menampung hingga 1.080 siswa kurang mampu di Kota Jambi. Mekanisme penentuan peserta didik dilakukan melalui verifikasi data yang berlapis dan ketat:

  • ​Pendataan Awal: Dihimpun dari tingkat paling bawah melalui Rukun Tetangga (RT).
  • ​Validasi Wilayah: Disaring oleh Dinas terkait hingga Kepala Daerah.
  • ​Verifikasi Akhir: Disinkronkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pedoman final agar tepat sasaran.

Jaminan Kategori Desil 1 dan Akomodasi Suku Anak Dalam

​Wali Kota Jambi, Maulana, menyambut baik kunjungan kerja ini dan memastikan penapisan data calon peserta didik terus berjalan di lapangan.

​”Alhamdulillah untuk jenjang SMP dan SMA penjangkauan telah selesai sampai pengecekan tempat tinggal masing-masing. Sehingga dapat dipastikan siswa-siswi yang dipilih berada pada Desil I atau keluarga tidak mampu,” jelas Maulana.

​Namun, Maulana mengakui adanya kendala pada jenjang Sekolah Dasar (SD) karena pihak Pemkot harus memberikan pendekatan ekstra demi meyakinkan orang tua agar bersedia melepas anak usia dasar mereka tinggal di asrama.

​Ke depan, Sekolah Rakyat Kota Jambi ini juga diproyeksikan untuk membantu menampung siswa dari luar daerah, termasuk memfasilitasi anak-anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD).

Pemprov Jambi Dorong Ketersediaan Lahan Aman di Kabupaten/Kota

​Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat dan berkomitmen penuh untuk menyukseskan program ini di seluruh wilayah Provinsi Jambi.

​Al Haris menyatakan bahwa Pemprov Jambi tengah mendorong seluruh bupati dan wali kota untuk segera menyiapkan lahan yang aman secara hukum guna pembangunan Sekolah Rakyat di titik-titik selanjutnya.

Baca juga :  Maulana Perintahkan OPD Jambi Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi Pansus DPRD

​”Kalau kepala daerahnya aktif, tentu akan lebih cepat. Tapi kalau lamban, bisa saja terbangun belakangan,” tegas Al Haris.

​Saat ini, proyek Sekolah Rakyat di Provinsi Jambi baru berjalan di dua lokasi, yaitu Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, enam wilayah lainnya kini sedang dalam proses pengajuan serupa, meliputi:

  1. ​Sungai Gelam
  2. ​Batanghari
  3. ​Bungo
  4. ​Tebo
  5. ​Merangin
  6. ​Sarolangun. (Amel)